AS hadapi hambatan dalam mengatur AI: Apa saja hambatan itu?
Kebutuhan untuk mengatur kecerdasan buatan di tengah-tengah hebohnya AI muncul karena kekhawatiran. Pemerintah di seluruh dunia mengambil langkah untuk mengatur chatbot AI, generator gambar, dan bentuk lain yang berkembang pesat. Negara yang sedang bekerja keras untuk mengatur regulasi AI adalah Amerika Serikat. Negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini menghadapi banyak hambatan dalam mengatur AI. Mari kita simak apa saja hambatan itu.
Mengapa artikel ini penting?
Eropa semakin dekat dengan Undang-Undang AI pertama di dunia. Negara-negara lain, termasuk Tiongkok, sedang berupaya membuat aturan mereka sendiri untuk mengendalikan AI. Amerika Serikat berhasil mendominasi perlombaan AI, berkat OpenAI, Microsoft, Google, dan lainnya. Namun, negara ini sekarang berada di belakang sekutu dan musuhnya dalam hal pembatasan AI.
Washington belum mencapai persetujuan soal regulasi AI
AI telah menarik perhatian Presiden AS Joe Biden dan pemerintahannya. Washington membuat cetak biru untuk 'RUU Hak Asasi Manusia' tahun lalu. Namun, itu masih jauh dari undang-undang. Washington masih belum mencapai kesepakatan soal bentuk undang-undang AI yang seharusnya. Negara ini masih harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum mengatur AI.
Beberapa masalah mengganggu wacana di AS
Masalah utama yang dihadapi AS adalah adanya beberapa pendekatan. Sejumlah pihak lebih menyukai pendekatan berbasis risiko yang hanya mengatur bidang-bidang penting seperti diagnosis medis dan keuangan. Sebagian lainnya berpendapat bahwa peraturan harus memastikan bahwa AI tidak digunakan untuk mendiskriminasi hak-hak individu. Ada juga perdebatan tentang apakah pemerintah akan mengatur pengembang AI atau bisnis yang menggunakannya.
AS ingin mengatur AI sebelum terlambat
Pemerintah AS telah mengadakan banyak pertemuan dalam beberapa hari terakhir untuk membahas regulasi AI. Presiden AS bahkan bertemu dengan para CEO perusahaan AI besar, termasuk Microsoft, Google, OpenAI, dan Anthropic. Tujuannya agar pemerintah selangkah lebih maju dari AI dan membuat pembatas-pembatas sebelum terlambat. Mereka tidak ingin mengulangi blunder seperti halnya media sosial.
Tidak ada konsensus tentang pengawasan regulasi terhadap AI
Dewan legislatif telah mengusulkan pendekatan yang berbeda untuk mengatur AI. Di satu sisi, ada Senator Mayoritas Chuck Schumer yang menyerukan agar para ahli independen menguji AI sebelum dirilis. Di sisi lain, ada orang-orang seperti Senator Demokrat Michael Bennett yang menyerukan pendekatan berbasis nilai yang memprioritaskan hak-hak sipil dan kebebasan. Mereka menginginkan pembentukan gugus tugas AI. Perusahaan seperti OpenAI menginginkan adanya badan independen untuk mengatur AI.
