Regulasi AI: Jepang Condong Ke Arah Pendekatan Yang Lebih Halus
Jajaran Pemerintahan di seluruh dunia sedang mendiskusikan kecerdasan buatan (AI) dan dampaknya. Mereka bertujuan untuk mengatur teknologi ini baru sebelum terlambat. Pertanyaan yang relevan di sini adalah mengenai proses pendekatannya. Haruskah aturan yang mengatur AI ditetapkan secara ketat atau lebih longgar? Jepang condong ke arah pendekatan yang lebih santai. Jika itu masalahnya, bagaimana pengaruhnya terhadap seruan kerangka kerja global untuk mengatur AI?
Pendekatan Undang-Undang AI Jepang Diharapkan Lebih Mirip Dengan Amerika Serikat
Regulasi AI yang diusulkan pihak Uni Eropa bersifat terlalu ketat. Jepang menginginkan aturan yang lebih longgar untuk mengatur penggunaan AI daripada Undang-undang AI dari pihak Uni Eropa, kata seorang pejabat yang mengatur pertimbangan Undang-undang ini kepada Reuters. Tujuan Jepang adalah untuk menghasilkan pendekatan yang lebih mirip dengan pihak Amerika Serikat daripada Uni Eropa pada akhir tahun ini.
Jepang Menganggap Aturan AI Dari Pihak Uni Eropa 'Sedikit Terlalu Ketat'
Prof. Yutaka Matsuo, ketua dewan strategi AI Jepang, menyebut aturan AI yang diusulkan pihak Uni Eropa "sedikit terlalu ketat". Awal bulan ini, negara tersebut menyatakan bahwa menggunakan kumpulan data untuk melatih model AI agar tidak melanggar undang-undang hak cipta. Menurut Matsuo, memasukkan materi berhak cipta yang digunakan untuk pembelajaran mendalam adalah tugas yang "hampir tidak mungkin". Langkah ini bertentangan dengan apa yang telah diusulkan pihak Uni Eropa.
Pendekatan Yang Lebih Santai Dapat Membantu Jepang Mendapatkan Kembali Keunggulan Dalam Bidang Teknologi
Jepang percaya bahwa pendekatan AI yang lebih santai akan lebih kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan di lapangan. Untuk negara yang telah kehilangan keunggulan teknologinya dalam beberapa tahun terakhir, AI adalah peluang untuk kembali ke level kejayaannya. AI juga dapat membantu negara tersebut mengatasi kekurangan tenaga kerja dan merangsang permintaan atas chip canggih yang direncanakan diproduksi oleh Rapidus yang didukung pemerintah.
Pendekatan Jepang Terkait Undang-Undang AI Dapat Menghambat Upaya Dari Pihak Uni Eropa
Namun, pendekatan Jepang yang lebih longgar dapat menghambat upaya pihak Uni Eropa untuk mengesahkan Undang-Undang Kecerdasan Buatannya sebagai tolok ukur global. Pengungkapan materi berhak cipta oleh perusahaan AI adalah salah satu prinsip utama regulasi AI dari pihak Uni Eropa. Thierry Breton, Komisaris Eropa untuk Pasar Internal, mengunjungi Jepang minggu ini untuk mempromosikan Undang-undang Kecerdasan Buatan. Perlu dilihat bagaimana tanggapan Jepang terhadap usulan Breton tersebut.
